Layanan Pendaftaran Penduduk

   DASARHUKUM

  1. Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 
  2. Perbup Lamongan No.56 Tahun 2011 tentang SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil di Kab.Lamongan
  3. Undang –undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
  4. Instruksi Bupati Lamongan No 1 Tahun 2014 Tentang Pembebasan Retribusi Pengurusan dan Penerbitan dokumen Kependudukan di Kabupaten Lamongan

Manfaat  Dan  Kegunaan  

Kartu Tanda Penduduk (KTP-eL)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – eL) adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan biometrik rekaman sidik jari dan chip rekaman biodata, pas foto, Iris mata dan tanda tangan

  • Sebagai bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di Instansi Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan dan swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada perizinan, usaha perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan dan pertanahan
  • Penduduk Hanya Memiliki 1 (satu) KTP – eL
  • Berlaku  seumur hidup selagi tidak ada perubahan data dan  mulai berlaku tahun 2015.
  • KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang  belum menerima KTP – eL sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014
  • Pengurusan dan Penerbitan KTP – eL tidak di pungut biaya

Persyaratan Permohonan KTP – eL

Mengisi  Formulir  permohonan   melampirkan :

  1. Telah mencapai umur 17 tahun/ sudah kawin/ pernah kawin.
  2. Surat pengantar RT/RW diketahui Kades/Lurah.
  3. Foto Copy :
    • Kartu Keluarga / KK Siak
    • Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin. Bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
    • Kutipan Akta Kelahiran
  4. Surat keterangan pindah datang bagi penduduk pendatang
  5. Perekaman KTP – eL dan pemotretan langsung di pelayananan kecamatan bagi yang belum pernah perekaman

KARTU KELUARGA

Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.
Kartu keluarga dicetak rangkap 4 ( empat) yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT , Kantor Kelurahan dan Kecamatan.

           Permohonan Penerbitan KK

Mengisi  Formulir  permohonan   melampirkan :

  1. Surat Pengantar dari Pengurus RT/RW.dan Kepala Desa / Lurah
  2. Kartu Keluarga Lama atau KK yang ditumpangi Asli
  3. Foto Copy Surat Nikah /Akta Perkawinan/ Akta Cerai
  4. Foto Copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/ Bidan/ RS yang menolong persalinan bagi penambah keluarga yang baru lahir
  5. Surat Keterangan Pindah Datang
  6. Surat Keterangan Kematian bagi pengurangan keluarga karena meninggal dunia
  7. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

Waktu Proses :

  • Desa                      : 2 (dua) hari.kerja.
  • Kecamatan             : 3 (tiga) hari kerja.
  • Dinas                     : 3 (tiga) hari kerja

Permohonan Surat  Keterangan  Pindah

  1. Pengantar dari RT/ RW dan Kepala Desa / Lurah
  2. Kartu Keluarga (KK) Lama Asli
  3. KTP Konvensional atau KTP Elektronik
  4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Permohonan Surat Keterangan Pindah Datang (Kedatangan)

  1. Pengantar RT/RW dan Kepala Desa / Kelurahan
  2. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal
  3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  4. KK Lama atau yang ditumpangi Asli
  • Surat Keterangan pindah berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan dan berlaku selama 30 (Tiga puluh) hari kerja
  • Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (Gratis)

Sedangkan untuk persyaratan permohonan penerbitan dokumen-dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil seperti mengurus surat keterangan kelahiran RT/RW, Desa/ Kelurahan, Kecamatan, SKCK POLRES , Surat keterangan dari bidan / Dokter / Rumah sakit penolong persalinan, legalisir surat nikah, duplikat surat nikah dari KUA atau ISBATH nikah dari pengadilan agama, penetapan pengadilan negeri untuk perubahan elemen data, materai, biaya dua orang saksi dan surat kuasa pemohon, jasa titipan pengurusan menjadi tanggung jawab pribadi pemohon dan tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2013 maupun PERDA Kabupaten Lamongan