[vc_row][vc_column][vc_column_text]

DASAR HUKUM
  1. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
  2. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
  3. Perbup Lamongan No.56 Tahun 2011 tentang SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil di Kab.Lamongan
  4. Undang –undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
  5. Instruksi Bupati Lamongan No 1 Tahun 2014 Tentang Pembebasan Retribusi Pengurusan dan Penerbitan dokumen Kependudukan di Kabupaten Lamongan
Ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
  • Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (tempat penduduk berdomisili)
  • Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan
  • Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana setermpat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran
  • Pencatatan kelahiran sendiri berguna untuk mendukung program tertib administrasi kependudukan, menjadi data penting dalam perencanaan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan hak anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan hak sosial serta hak hukum lainnya. Setiap anak semestinya memiliki akta kelahiran agar memiliki status hukum yang kuat ditengah masyarakat.

Manfaat / kegunaan akte kelahiran:
  1. Perlindungan hukum oleh Negara terhadap status diri seseorang.
  2. Persyaratan masuk sekolah, melamar pekerjaan, untuk mengurus pernikahan, untuk mengurus paspor, untuk haji dan umroh,serta menetapkan silsilah keturunan dan  penetapan ahli waris, serta berbagai kepentingan Administrasi Publik lainyan.

Syarat-syarat Pembuatan Akta Kelahiran

  1. Mengisi Formulir F-2.01(Mengetahui Kepala Desa / Lurah)  .
  2. Surat Kelahiran Asli dari desa/kelurahan dan dokter/bidan/Rumah Sakit penolong kelahiran.
  3. Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri.
  4. Foto copy Akta Nikah /Akta Perkawinan Orang tua yang diligaliser pejabat berwenang.
  5. Foto copy KTP orang tua.
  6. Foto copy Kartu Keluarga.
  7. Foto copy KTP 2 orang saksi
  8. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- bagi yang dikuasakan .

Waktu Proses :

  • Desa                               : 2 (dua) hari kerja.
  • Dinas Dukcapil            : 3 (tiga) hari kerja

Akta Kematian.

Syarat yang harus dipenuhi :
  1. Mengisi Formulir F-2.01(Mengetahui Kepala Desa / Lurah).
  2. Foto copy KTP 2 orang saksi
  3. Foto copy KK (Kartu Keluarga) yang telah meninggal

Waktu Proses:
  • Dinas Dukcapil            : 3 (tiga) hari kerja

Akta Perkawinan.

Persyaratan untuk memperoleh Akta Perkawinan :
  1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  2. Pas foto berwarna suami dan istri
  3. Foto copy akte kelahiran calon suami istri
  4. Foto copy KK calon suami istri
  5. Foto copy KTP el calon suami istri
  6. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya, atau
  7. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
Waktu Proses
  • Dinas Dukcapil                            : 4 (empat) hari.

Akta Perceraian.

Pencatatan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dilakukan setelah yang bersangkutan mendapatkan Penetapan Pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap paling lama 60 hari setelah mendapatkan keputusan pengadilan.

Untuk memperoleh akta perceraian syarat yang diperlukan :
  1. Mengajukan gugatan cerai oleh suami/istri kepada  Pengadilan Negeri untuk mendapatkan keputusan hakim tentang dikabulkannya gugatan perceraian.
  2. Setelah mendapat keputusan / vonis cerai, maka segera didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang  telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dengan membawa persyaratan Foto copy KTP/ KK , menyerahkan akta perkawinan asli.
  3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  menerbitkan kutipan akta perceraian.
Waktu Proses :
  • Dinas Dukcapil            : 4 (empat) hari kerja.

         Akta Pengakuan Anak

Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Persyratan Untuk Memperoleh Akta Pengakuan Anak 
  1. Mengisi Formulir Permohonan Akta Pengakuan Anak
  2. Surat Pengantar RT/ RW yang diketahui Kepala Desa / Lurah
  3. Surat kelahiran dari Desa atau Kelurahan.
  4. Foto copy KTP/ KK Ibu Kandung dan Ayah biologis yang mengakui .
  5. Kutipan Akta Kelahiran
Waktu Proses
  • Dinas Dukcapil            : 3 (tiga) hari kerja

         Akta PengesahanAnak

Pengesahan hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara

Persyaratan Untuk Memperoleh Akta Pengesahan Anak 
  1. Mengisi Formulir Permohonan Akta Pengesahan  Anak
  2. Surat Pengantar RT/ RW yang diketahui Kepala Desa / Lurah
  3. Surat kelahiran dari Desa atau Kelurahan.
  4. Foto copy KTP/ KK Ibu Kandung dan Ayah
  5. Kutipan Akta Kelahiran
  6. Foto copy surat nikah /orang tua dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
Waktu Proses
  • Dinas Dukcapil            : 3 (tiga) hari kerja

PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

(Undang-undang Nomer 24 tahun 2013)

Sedangkan untuk persyaratan permohonan penerbitan dokumen-dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil seperti mengurus surat keterangan kelahiran RT/RW, Desa/ Kelurahan, Kecamatan, SKCK POLRES , Surat keterangan dari bidan / Dokter / Rumah sakit penolong persalinan, legalisir surat nikah,

duplikat surat nikah dari KUA atau ISBATH nikah dari pengadilan agama, penetapan pengadilan negeri untuk perubahan elemen data, materai, biaya dua orang saksi dan surat kuasa pemohon, jasa titipan pengurusan menjadi tanggung jawab pribadi pemohon dan tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2013 maupun PERDA Kabupaten Lamongan

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

  1. Perlindungan hukum oleh Negara terhadap status diri seseorang.
  2. Persyaratan masuk sekolah, melamar pekerjaan, untuk mengurus pernikahan, untuk mengurus paspor, untuk haji dan umroh,serta menetapkan silsilah keturunan dan  penetapan ahli waris, serta berbagai kepentingan Administrasi Publik lainyan.

Syarat-syarat Pembuatan Akta Kelahiran

  1. Mengisi Formulir F-2.01(Mengetahui Kepala Desa / Lurah)  .
  2. Surat Kelahiran Asli dari desa/kelurahan dan dokter/bidan/Rumah Sakit penolong kelahiran.
  3. Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri.
  4. Foto copy Akta Nikah /Akta Perkawinan Orang tua yang diligaliser pejabat berwenang.
  5. Foto copy KTP orang tua.
  6. Foto copy Kartu Keluarga.
  7. Foto copy KTP 2 orang saksi
  8. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- bagi yang dikuasakan .

Waktu Proses :

  • Desa                               : 2 (dua) hari kerja.
  • Dinas Dukcapil            : 3 (tiga) hari kerja

Akta Kematian.

Syarat yang harus dipenuhi :
  1. Mengisi Formulir F-2.01(Mengetahui Kepala Desa / Lurah).
  2. Foto copy KTP 2 orang saksi
  3. Foto copy KK (Kartu Keluarga) yang telah meninggal

Waktu Proses:
  • Dinas Dukcapil            : 3 (tiga) hari kerja

Akta Perkawinan.

Persyaratan untuk memperoleh Akta Perkawinan :
  1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  2. Pas foto berwarna suami dan istri
  3. Foto copy akte kelahiran calon suami istri
  4. Foto copy KK calon suami istri
  5. Foto copy KTP el calon suami istri
  6. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya, atau
  7. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
Waktu Proses
  • Dinas Dukcapil                            : 4 (empat) hari.

Akta Perceraian.

Pencatatan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dilakukan setelah yang bersangkutan mendapatkan Penetapan Pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap paling lama 60 hari setelah mendapatkan keputusan pengadilan.

Untuk memperoleh akta perceraian syarat yang diperlukan :
  1. Mengajukan gugatan cerai oleh suami/istri kepada  Pengadilan Negeri untuk mendapatkan keputusan hakim tentang dikabulkannya gugatan perceraian.
  2. Setelah mendapat keputusan / vonis cerai, maka segera didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang  telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dengan membawa persyaratan Foto copy KTP/ KK , menyerahkan akta perkawinan asli.
  3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  menerbitkan kutipan akta perceraian.
Waktu Proses :
  • Dinas Dukcapil            : 4 (empat) hari kerja.

         Akta Pengakuan Anak

Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Persyratan Untuk Memperoleh Akta Pengakuan Anak 
  1. Mengisi Formulir Permohonan Akta Pengakuan Anak
  2. Surat Pengantar RT/ RW yang diketahui Kepala Desa / Lurah
  3. Surat kelahiran dari Desa atau Kelurahan.
  4. Foto copy KTP/ KK Ibu Kandung dan Ayah biologis yang mengakui .
  5. Kutipan Akta Kelahiran
Waktu Proses
  • Dinas Dukcapil            : 3 (tiga) hari kerja

         Akta PengesahanAnak

Pengesahan hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara

Persyaratan Untuk Memperoleh Akta Pengesahan Anak 
  1. Mengisi Formulir Permohonan Akta Pengesahan  Anak
  2. Surat Pengantar RT/ RW yang diketahui Kepala Desa / Lurah
  3. Surat kelahiran dari Desa atau Kelurahan.
  4. Foto copy KTP/ KK Ibu Kandung dan Ayah
  5. Kutipan Akta Kelahiran
  6. Foto copy surat nikah /orang tua dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
Waktu Proses
  • Dinas Dukcapil            : 3 (tiga) hari kerja

PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

(Undang-undang Nomer 24 tahun 2013)

Sedangkan untuk persyaratan permohonan penerbitan dokumen-dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil seperti mengurus surat keterangan kelahiran RT/RW, Desa/ Kelurahan, Kecamatan, SKCK POLRES , Surat keterangan dari bidan / Dokter / Rumah sakit penolong persalinan, legalisir surat nikah,

duplikat surat nikah dari KUA atau ISBATH nikah dari pengadilan agama, penetapan pengadilan negeri untuk perubahan elemen data, materai, biaya dua orang saksi dan surat kuasa pemohon, jasa titipan pengurusan menjadi tanggung jawab pribadi pemohon dan tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2013 maupun PERDA Kabupaten Lamongan

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]