August 1, 2019

PERATURAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Peraturan Terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa : “Hal-hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undang-Undang”, amanat ini merupakan pengakuan Negara yang sangat hakiki untuk ikut serta menjabarkan tujuan Negara, yaitu antara lain untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui pengaturan Warga Negara dan Penduduk secara benar.Ketentuan ini juga mengamanatkan perlunya pengaturan tentang kepastian dan perlindungan hukum bagi Warga Negara dan Penduduk untuk memperoleh hak publik dan hak sipil di bidang Administrasi Kependudukan.
Sebagai penjabaran dari Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, saat ini telah diterbitkan 4 (empat) Undang-Undang, yaitu:

  1. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  2. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  3. Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
  4. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
    Keempat Undang-Undang tersebut secara spesifik melalui rumusan masing-masing normanya, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, dan juga memberikan sumbangan yang signifikan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data kependudukan.
    Kumpulan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum Administrasi Kependudukan yang harus diketahui tentang penyelenggaran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia adalah sebagai berikut :
    Undang-Undang (UU) :
  5. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  6. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  7. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  8. Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
  9. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
    Peraturan Pemerintah (PP) :
  10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
    Peraturan Presiden (Perpres) :
  13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  14. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
  15. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
  16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) :
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 Sistematika, Uraian dan Cara Penghitungan Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, Mobilitas Penduduk, dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional.
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat.
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional.
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen.
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Ekektronik.
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kebutuhan,Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian / Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan.
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kebutuhan,Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian / Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.